hak protokoler. Saya makanya bertanya, salah apa sama Pak Sofyan Djalil,". hak protokoler

Pasal 9 : Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keuangan dan administratif. 5 Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya dan julukan terhadap sesuatu kegiatan yang mengaplikasikan ketentuan-ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan • kedudukan protokoler. 404. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA : REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR : LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 125: PENJELASAN. Perubahan yang diatur dalam PP ini antara lain sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka. Pasal 225. BAB IX: PENDANAAN: Pasal 32: Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta. Mata publik memberikan sorotan dan persepsi. g, dan Pasal 80. Peraturan. 1 Tahun 2014 antara lain adalah hak mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945, hak menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuangan dan administrative. Hak Anggota DPR. Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR; 7. Cara Menjadi DPR – Syarat, Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban DPR. mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah. 12. 3. KPK mengaku, menghormati sikap wartawan yang memprotes dan melakukan aksi boikot terhadap konferensi pers Pimpinan KPK, yang hendak menjelaskan pemeriksaan Wapres. 8. Febriana. g, Pasal 49. KPU Tegaskan Hak Protokoler Jokowi Perintah UU. Hak membela diri. MENGENAL KEPROTOKOLAN PEMDA - ppt download. Didalam menjalankan fungsi, tugas serta kewenangannya DPD RI baik itu secara kelembagaan ataupun secara perorangan, tiap-tiap anggota DPD RI dapat/bisa menggunakan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Suatu kegiatan. C. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan. Mata publik memberikan sorotan dan persepsi. . Pasal 9 Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan. g, dan Pasal 80. Pegawai negeri sipil Jawaban : e. 1 TERMOMETER : TEMPERATURE : JAM :. Waktu C. Penghentian hak-hak keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 (UU/2003/22) (2003) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363); 2. Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghorrnatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan. 7. 3. hak keuangan dan administratif; i. Hak melakukan. Apakah kewajiban bagi DPD? Berikut ialah kewajiban bagi seorang DPD : 1. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah; b. 22 Tahun 2004). PP Nomor 18 Tahun 2017 ini menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi telah disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawikarena adanya hak-hak protokoler dari pejabat negara atau pegawai negeri sipil, Pegawai Tidak Tetap dan masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan program pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara dapat ditunjuk mendampingi pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas, 21. Untuk memperoleh format ideal maka dapat dilakukan dengan 2 pendekatandengan melengkapi kekurangan berdasarkan kajian hak protokoler dan keuangan pimpinan. Suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya dan b. hak memilih dan dipilih; e. PROTOKOLER: Pasal 31: Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak melakukan. g UU Nomor 22 Tahun 2003) Landasan dan. Hak protokoler. Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai. Hak protokoler; Hak keuangan dan administratif; Hak pengawasan; Hak untuk mengusulkan serta memperjuangkan program-program pembanguna daerah pemilihnya. Hak Protokoler Contoh Soal-soal TIU Soal No. Pasal 226. f), Pasal 28. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami a. B. Hak Protokoler Contoh Soal-soal TIU Soal No. 0%. Hak keuangan dan administratif. Julukan terhadap sesuatu kegaitan yang mengaplikasijkan ketentuan-ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. hak imunitas. Politikus PKS ini mengatakan, perkembangan zaman yang dinamis membuat kinerja kelembagaan DPR dalam ruang terbuka. In Tentang Protokoler. PROTOKOLER a. Hak keuangan dan administratif 9. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang. Paragraf 3 Hak Keuangan dan Administratif Pasal 59 (1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak keuangan dan administratif. Rancangan itu juga mengatur usia minimal. KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD Pasal 30. hak anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya (Penjelasan Pasal 1 ayat (1. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Kumpulan Soal-soal SKD CPNS 2021. hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil. (Pasal 198) » Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak protokoler » Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1. DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. TENTANG. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 3. (2)Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Hak Keuangan dan Administratif . Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agara mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya. Hak keuangan dan administratif. Pembawa Acara adalah orang pertama yang berbicara dalam suatu acara. KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2 (1)Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi. Hak. . f), Pasal 28. Hak MPR yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. Memilih dan dipilih; 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar. Hak protokoler 7. WALIKOTA SURAKARTA,. Hak Anggota MPR: Memberi usul perubahan pasal UUD 1945; Menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan keputusan; Berhak memilih dan dipilih; Berhak membela diri; Imunitas; Protokoler;Pasalnya, alokasi pendanaan hak protokoler yang berjalan di DPRD Kota Batam masih mengacu terhadap wilayah Kota Tanjung Pinang. Julukan terhadap sesuatu kegiatan yang mengaplikasikan ketentuan-ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan Dalam Undang-undang MD3 tentang MPR, DPR, dan DPD RI, kekebalan hukum yang dimiliki oleh anggota lembaga perwakilan rakyat dijamin. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; Pimpinan mempunyai hak untuk dihormati, baik di dalam maupun di luar kantor. NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER . 2. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif. Sifat Acara yang Wajib Membutuhkan Protokoler Acara kenegaraan adalah acara yanng diatur dan diselenggarakan oleh negara, dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh Menteri sekretaris negara, dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, dan undangan lainnya. Hak keuangan dan administratif. Berapakah volume bola lainnya yang panjang jari-jarinya 3 kali panjang jari-jari bola. Hak Interpelasi B. Ikut dalam tim perencanaan pembangunan daerah. b. Definisi Hak Protokoler menurut Penjelasan Pasal 12 ayat 1 hurup f, Pasal 28 hurup g, Pasal 49 hurup e, Pasal 64 hurup g dan Pasal 80 hurup g Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah “Hak Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam. (Pasal 49 juncto Pasal 101 UU No. Hak protokoler (Hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya) Hak keuangan dan administratif; Hak pengawasan; Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil; Hak melakukan sosialisasi UU; Kewajiban DPR. (6) Ketentuan mengenai pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Presiden. anggota DPD memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan hakim unitas. Hak angket dan hak interpelasi. 17 Tahun 2015 ten tang Kedudukan Hak Protokoler Keuangan dan Adrninistratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 017);Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (baca : fungsi partai politik) Berikut ini adalah beberapa hak-hak yang dimiliki. e, Pasal 64. g. Hak mengajukan pertanyaan. Sebagai anggota DPD ada beberapa hak yang dapat dipenuhi seperti hak menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri,imunitas, protokoler, keungan dan adsministratif. Hak Angket C. Hak Angket C. C. 19. penandatanganan Tes Intelegensi Umum - TIU 1. Hak keuangan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil. com. "Statusnya wali kota, melaksanakan tugas sebagaimana biasanya dan punya hak dan kewajiban, hak protokoler dan lainnya juga sama. Wajib mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan; b). 33. angket; dan c. Mailinda Eka Yuniza, S. menurut psl 1 (6) pp no. mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami. Julukan terhadap sesuatu kegiatan yang mengaplikasikan ketentuan-ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan. Hak Protokoler adalah Hak anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya ( Penjelasan Pasal 12 ayat (1. Apa itu hak protokoler? hak protokoler adalah kata yang memiliki arti menurut kamus atau subyek glosarium dan apa yang dimaksud kata hak protokoler? Berikut ialah daftar. Pejabat pemerintah e. Dapat diberi insentif, sesuai kemampuan pemerintah daerah. Hak imunitas. Protokoler; dan. PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Gaji PNS yangHAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPAHIANG, Menimbang : a. Suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya dan b. Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. . KOMPAS. 5. Title: Implikasi Kehadiran Lembaga Negara IndependenDengan hak protokoler itu anggota DPR RI mendapatkan perlindungan secara ekonomi termasuk mendapatkan gaji pensiun. mendidih Soal No. Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Beranda. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. f 7mendukung, maka diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga masing-masing mempunyai hak. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. 52 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985. Pasal 10lambang pemerintahan daerah, dan pemenuhan hak-hak protokoler. Pasal 64 Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak: a. Saya makanya bertanya, salah apa sama Pak Sofyan Djalil,". Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;Pengertian hak imunitas, Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. Adapun enam raperda yang diusulkan pada prolegda tahun ini, yakni Raperda Transportasi, Raperda BP2SK, Raperda Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD, Raperda UMKM dan Koperasi, Raperda Zakat dan Raperda Penanggulangan Bencana. Hak anggota DPD antara lain adalah hak menyampaikan usul dan pendapat, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan dan administratif. melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi. Hak pengawasan. Protokoler; dan. Pasal 9 Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. pengaturan tentang hak-hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara; c. Salah satu contohnya, permaisuri posisi duduknya dalam setiap acara kenegaraan berada di kanan atau kiri kursi yang ditempati raja. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ilustrasi hak. Diatur dalam Pasal 49 juncto Pasal 101 UU No. yang terjadi dilapangan dengan penerapan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan. Latar Belakang. Berdasarkan terminologi dalam keprotokolan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi atau pengertian protokoler adalah sebagai berikut. mendukung, diperlukan adanya pengaturan hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Tematik. Khususnya menyangkut kedudukan dan hak protokoler di lingkungan kerajaan. Hak mengajukan pernyataan. c. Baca juga: Legislator PD Ngegas ke Fahri soal BUMN 'Berlemak': Jangan. Hak Angket C. 5. Penghentian dengan. e, Pasal 64. 11. PPPK memperoleh hak yang sama seperti PNS kecuali fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. hak pengawasan. hak protokoler dalam kapasitasnya selaku Wakil Presiden yang wajib diterapkan jika diperiksa di kantor KPK. (2) Hak protokoler, keuangan, dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut hak dan kewajiban anggota MPR sebagaimana termuat di Pasal 10 dan 11 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Baleg Segera Rancang Peraturan DPR Tentang Hak Protokoler. Hak memilih dan dipilih. Pasal 13b. Hak mengajukan pertanyaan. Selain Komisi Yudisial, hak protokoler juga menjadi hak BPK, hak MPR, hak DPRD serta lembaga pemerintahan lainnya. Metode : Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan. Multiple-choice. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebagai warga Indonesia kita mengetahui maksud dan arti dari hak – hak DPR tersebut dibawah ini. Fitur akuntabilitas. Bahasa Indonesia. Arloji D.